|
|
ARTIKEL |
INFORMASI |
|
1 November 2020
Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi (dari blog Kompasiana)
Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
Saya memberanikan diri menulis surat terbuka ini untuk Bapak Jokowi dengan harapan Bapak sempat membacanya, dan mempertimbangkan beberapa masukan dari saya. Saya adalah pensiunan PNS (ASN), mengambil pensiun dini pada tahun 2000 setelah 19 tahun bekerja dan kemudian bergabung dengan salah satu lembaga internasional, tinggal di Jakarta. Sejak lulus dan bekerja, sampai pensiun sekarang ini, perhatian saya tidak lepas dari masalah air minum. Di bawah kepemimpinan Bapak, infrastruktur jalan tol, pelabuhan laut, bandara dan sarana transportasi lainnya dibangun dimana-mana, tapi masalah air minum masih saja berjalan ditempat dan tertinggal dari infrastruktur lainnya, padahal air minum adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, dan bahkan PBB sudah mengakui (acknowledge) bahwa air merupakan hak asasi manusia (Resolusi PBB No 64/292 tahun 2010). Menurut data dari Bappenas, pada tahun 2018, akses air minum layak di Indonesia adalah 87,75%, terdiri dari akses perpipaan (20,14%) dan akses non-perpipaan (67,62%), dimana akses amannya adalah 6,8% (Bappenas, 2019). Dari sumber yang sama, target air minum aman pada tahun 2030 adalah 43,15%, sedangkan target akses aman sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 adalah 100%. Akses aman adalah dimana air dapat diminum langsung dengan aman, sesuai Permenkes 492/2010. Ini jelas tantangan yang tidak mudah untuk dicapai, apalagi dengan kondisi infrastruktur air minum, terutama sistem perpipaan, yang selalu menghadapi masalah yang sama dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Tanpa ada upaya terobosan yang “out-of-the box”, target-target tersebut akan sulit tercapai. Masalah dan kendala dalam pengelolaan air minum sebenarnya sudah banyak diketahui, dan langkah-langkah untuk mengatasinya sudah banyak dilakukan. Sebagai seorang yang sudah mengalami dan melalui beberapa generasi pemerintahan, saya merasakan sendiri betapa tidak mudahnya mengatasi masalah air minum di negeri ini. Rekan-rekan senior saya sejak lama sudah mengangkat isu air minum ini sampai ke tingkat Wapres Adam Malik waktu itu, tapi permasalahannya selalu berputar-putar di situ-situ juga, antara kewenangan daerah sesuai UU 23/2014 dan daerah yang kurang peduli; dari kemampuan daerah yang selalu (mengaku) terbatas sampai banyaknya K/L di pusat yang mengatur masalah air minum. Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi per-air minuman, seperti restrukturisasi utang daerah dan PDAM, investasi besar-besaran dari pemerintah pusat dalam rangka tugas konkuren, sampai mobilisasi sumber-sumber dana non publik. Bahkan Wapres Jusuf Kalla pernah mencanangkan program satu juta sambungan rumah, tapi hasilnya belum dirasakan optimal. Akar permasalahan sektor air minum, khususnya di perkotaan, menurut pendapat saya, adalah jumlah pengelola air minum (BUMD Air Minum/PDAM/KPBU) yang terlalu banyak, karena mengikuti jumlah kabupaten/kota, tapi dengan jumlah pelanggan di masing-masing kabupaten/kota yang sedikit, di bawah ambang batas dimana skalanya terlalu kecil untuk dikelola secara ekonomis (economies-of-scale). Idealnya, jumlah pelanggan minimum secara ekonomis di setiap unit pengelola adalah 50 ribu keatas. Saat ini, sekitar 400an kota/kabupaten memiliki unit pengelola dengan total 10 juta pelanggan. Jumlah kabupaten/kota dengan pelanggan di atas 50 ribu hanya sekitar 36, termasuk beberapa kota besar/metropolitan, dengan jumlah pelanggan di atas 200 ribu, selebihnya memiliki jumlah pelanggan antara di bawah seribu sampai 49 ribu dengan rata-rata 13 ribu pelanggan per kabupaten/kota. Apapun upaya yang dilakukan, berapapun tarif yang akan diberlakukan, secara ekonomis pengelolaan air minum dengan pelanggan seperti itu tidak efisien dan akan selalu merugi. Data dari Kementerian PUPR menunjukan bahwa dari 380 BUMD Air Minum yang dievaluasi kinerjanya pada 2019, yang berkinerja rendah (“sakit” dan “kurang sehat") adalah 41% dan yang “sehat” 59%, meskipun kriteria “sehat”-nya patut dipertanyakan. Dengan logika sederhana, sebenarnya jumlah unit pengelola bisa dikurangi tanpa mengurangi kewenangan dan otonomi daerah, yaitu dengan cara penggabungan melalui kerjasama antar daerah, bisa penggabungan pada tingkat provinsi, regional, bahkan pulau atau antar pulau. Misalnya unit pengelola unit Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB/NTT, Maluku/Maluku Utara dan Papua (Papua dan Papua Barat). Pola-pola kelembagaan ini sudah dilakukan pada perbankan daerah, dengan kepemilikan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Tabel berikut memperlihatkan jumlah pelanggan di pulau-pulau tersebut (diluar kota besar/metro dengan jumlah pelanggan diatas 200 ribu) pada tahun 2012-2013, saat ini angka-angka tersebut mungkin sudah berubah: Pulau Sumatera: 1,8 juta (diluar Medan dan Palembang), Pulau Jawa: 3,8 juta (diluar DKI Jakarta dan Surabaya), Pulau Kalimantan: 1 juta, Pulau Bali: 400 ribu, NTB dan NTT: 300 ribu, Maluku dan Maluku Utara: 66 ribu, Papua dan Papua Barat: 44 ribu (atas alasan geografis dan politis, barangkali Papua dan Papua Barat tetap memiliki satu unit pengelola, meskipun jumlah pelanggannya di bawah 50 ribu). Pola di atas hanya salah satu dari beberapa opsi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Penggabungan dimungkinkan dengan telah terbitnya Permendagri 22/2020 yang mengatur kerjasama daerah dengan daerah lain (KSDD), dimana KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sifatnya wajib. Dalam UU Cipta Kerja (versi 1052 halaman) saya mencatat ada dua pasal (Pasal-pasal 19 dan 51) dalam UU Sumber Daya Air yang diubah dalam UU Cipta Kerja, dimana keduanya terkait dengan penerbitan Peraturan pemerintah (PP) tentang ketentuan BUMN/BMUD dalam pengelolaan SDA dan tentang perizinan berusaha untuk penggunaan SDA. Saya berharap kedua PP yang akan diterbitkan tersebut terkait juga dengan upaya pengelolaan air minum yang “out-of-the box”, dan tidak terjebak ego sektor maupun ego kedaerahan yang sempit. Untuk melaksanakannya, saya menyadari hal ini tidak mudah, dan perlu waktu, tapi di bawah kepemimpinan Bapak, saya percaya pembantu-pembantu Bapak dapat menyusun formulasi yang tepat dan berdampak positif bagi perkembangan per-air minuman di Indonesia. Saya juga percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi tidak ada yang tidak mungkin untuk diperbaiki, sepanjang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di usia yang ke 71 hari ini (31 Oktober 2020), saya hanya bisa mendo’akan semoga Bapak diberikan kesehatan untuk bisa memimpin negeri ini sampai tahun 2024. (Risyana Sukarma) 11 Juli 2020
Peta Jalan Air Minum di Tengah Pandemi (dari Kompasiana)
Air adalah kebutuhan dasar manusia, dan air minum tidak hanya memuaskan rasa dahaga, tapi juga menjaga kesehatan dan memperlancar pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan air minum adalah mandat Konstitusi, sehingga negara harus selalu hadir untuk menjamin bahwa warganegara, tanpa kecuali, mendapatkan akses atas air minum yang memenuhi empat asas: kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Pemenuhan air minum juga merupakan hak asasi manusia. Tidak kurang dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada 28 Juli 2010, melalui Resolusi No 64/292 secara eksplisit mengakui hak asasi manusia atas air dan sanitasi dan juga mengakui bahwa air minum dan sanitasi adalah esensial dalam merealisasikan hak-hak asasi manusia tersebut.
Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, air memegang peranan penting. Kesadaran untuk mencuci tangan pakai sabun, dalam upaya membatasi penyebaran virus korona, semakin meningkat pada semua lapisan masyarakat, dan himbauan untuk itu berulang-ulang disampaikan. Tentu saja himbauan itu akan kurang efektif kalau airnya tidak tersedia. Mau mencuci pakai apa kalau airnya tidak ada, meskipun sabun tersedia? Untuk masalah air minum ini tampaknya kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak. Pengelolaan dan pelayanan air minum yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum di kota-kota di Indonesia belum bisa memuaskan semua fihak, dan masih berkutat pada masalah manajemen dan profesionalisme jasa layanan publik. Masyarakat, terutama di perkotaan pada umumnya terpaksa menggunakan air kemasan untuk keperluan air minumnya sehari hari, meskipun harganya berpuluh kali lebih mahal dari air PDAM. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Masalah pelayanan publik yang satu ini selalu berputar-putar di tempat yang sama dan perkembangannya dirasa sangat lambat. Mengingat bahwa pemenuhan air minum adalah mandat Konstitusi, mestinya kita sudah memiliki Peta Jalan atau Roadmap air minum untuk beberapa puluh tahun kedepan. Peta Jalan tersebut diperlukan untuk menetapkan arah kebijakan air minum di masa mendatang. Pada kurun waktu yang berbeda sebelumnya, sebenarnya upaya-upaya sistematis untuk menetapkan target-target pemenuhan air minum sudah pernah dilakukan, meskipun untuk periode yang relatif lebih singkat. Misalnya Dasawarsa Air Bersih (Water Decade) pada periode 1971-1980. Waktu itu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah, yang melibatkan tiga Departemen terkait (waktu itu), yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan, yang melakukan komitmen bersama berskala nasional dalam pengembangan kebijakan sektor air minum untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Begitu intensifnya kegiatan koordinasi pada waktu itu, sehingga tiga direktur jenderal dari ketiga Departemen tersebut disebut sebagai 'the Three Musketeers'. Untuk periode 2000-2015, PBB meluncurkan Millennium Development Goals (MDGs), termasuk didalamnya ada Goal 7 yang menetapkan target-target air minum dan sanitasi, namun kita terlambat mengantisipasinya. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang merupakan kelanjutan dari MDGs, menetapkan target-target capaian sampai tahun 2030, dimana air minum dan sanitasi masuk dalam Goal 6. Untuk kali ini Pemerintah lebih siap. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk melaksanakan TPB secara serius dan konsisten. Tapi ini belum cukup, target capaian TPB adalah tahun 2030, hanya tersisa sepuluh tahun dari sekarang, bagaimana arah kebijakan setelah tahun 2030? Mestinya kita memiliki Peta Jalan atau Roadmap Air Minum, paling tidak sampai 2045, atau dua puluh lima tahun dari sekarang, bertepatan dengan 100 tahun lahirnya Bangsa Indonesia. Ternyata Pemerintah cukup tanggap, pada Rabu, 4 Maret 2020, sebagai hasil kerjasama Kementerian PUPR, Bappenas dan Bank Dunia, telah diselenggarakan Lokakarya Peta Jalan Air Minum, yang dihadiri oleh instansi terkait, para pakar dan akademisi, lembaga-lembaga internasional, serta praktisi air minum. Disadari bahwa masalah air minum melibatkan banyak pihak. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pelayanan air minum. Pada pelaksanaannya, peran pemerintah pusat masih sangat dominan, khususnya dalam pendanaan. Terbatasnya kemampuan sebagian pemerintah daerah, pada umumnya menjadi bahan pertimbangan untuk dukungan pendanaan pemerintah pusat. Bukan saja keterbatasan kemampuan fiskal, akan tetapi juga keterbatasan pemahaman dan kurangnya kepedulian sebagian besar kepala daerah terhadap pelayanan air minum bagi masyarakatnya. Di sisi lain, profesionalisme dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sebagian besar PDAM, yang nota bene perusahaan milik daerah, juga masih rendah, yang antara lain disebabkan karena terlalu banyaknya jumlah PDAM di Indonesia, sedangkan skala operasinya terlalu kecil sehingga tidak layak secara finansial. Catatan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PUPR menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dari 381 PDAM di Indonesia, hampir dua pertiganya (245 PDAM) memliki pelanggan kurang dari 20 ribu, padahal agar layak secara finansial, paling tidak perusahaan harus memiliki 50 ribu pelanggan. Economic Consulting Associates (ECA), perusahaan konsultan dari Inggeris yang diminta menyusun Peta Jalan, merekomendasikan agar dalam jangka panjang perlu difikirkan penggabungan PDAM secara selektif atau berbasis provinsi. Rekomendasi ECA juga menyangkut aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, investasi dan pengamanan air, dengan visi jangka panjang sampai 2045. Bappenas menargetkan pada tahun 2036 Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah ('middle income trap country'), untuk menyongsong era Indonesia Maju tahun 2045, dengan PDB sebesar 23.199 dolar AS. Dalam melaksanakan Peta Jalan tersebut, ECA menyarankan agar persiapannya sudah mulai dilakukan pada periode RPJMN 2020-2024. Sebagian dari rekomendasi ECA juga sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang telah terbit melalui Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020. Peta Jalan sudah dibuat dan langkah-langkah persiapan sudah dirancang, demikian pula program-program pendukungnya, seperti platform untuk pelayanan air minum di perkotaan, di perdesaan dan skema regional. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, sebagian dari program-program tersebut akan terganggu, dan pendanaan terpangkas karena Pemerintah fokus pada penanganan dan pencegahan penyebaran virus korona. Yang perlu dilakukan adalah memelihara semangat dan menjaga kerjasama lintas instansi, agar persiapan-persiapan yang sudah dan akan dilakukan, diteruskan setelah wabah berlalu. Masih ada waktu untuk menyusun kembali ingatan-ingatan yang terkoyak karena pandemi, dan diharapkan pada akhir 2024 kita sudah memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan Peta Jalan Air Minum Menuju Indonesia Maju, 2045. Tapi kita tidak boleh menunggu, seyogyanya kualitas pelayanan air minum terus dilanjutkan dan ditingkatkan, karena air minum adalah kebutuhan dasar yang menjadi hak warganegara, tidak terkecuali. (Risyana Sukarma) 20 November 2010
Bawalah Air Dari Rumah (dari Kompasiana)
Bawalah selalu air minum dari rumah apabila anda sedang bepergian ke kantor, kuliah, atau ke luar kota beserta keluarga, kecuali kalau anda mau jalan-jalan ke mal dan mau minum kopi, atau ke restoran untuk makan. Masa di restoran kita minum air yang kita bawa sendiri, nggak lucu ‘kan?.
Kenapa harus bawa air minum dari rumah? Pertama anda akan menghemat uang untuk tidak membeli air minum kemasan. Kemudian, dengan tidak membeli air minum dalam kemasan, anda sudah terhindar dari penggunaan botol plastik yang akhirnya anda buang setelah airnya habis diminum. Belum lagi racun bisphenol A (BPA) akibat pemanasan yang terjadi pada botol plastik sepanjang perjalanannya sebelum sampai di tangan anda. Tahukah anda berapa banyak botol plastik bekas yang dibuang dan menjadi sampah? Catatan dari Kementarian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk perkotaan yang memiliki sambungan air PAM tidak menggunakannya sebagai air minum. Artinya mereka membeli air kemasan dalam berbagai bentuk, merek dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan air minumnya sehari-hari. Katakanlah penduduk Jakarta ada 8 juta orang, apabila 50% sudah tersambung ke jaringan PDAM dan dari jumlah tersebut sepertiganya membeli air kemasan, dan setiap orang rata-rata menghabiskan air dua botol setiap harinya, berarti ada 8 juta x 50% x 30% x 2 botol, atau sama dengan 2,8 juta botol plastik yang dibuang setiap harinya! Berapa jumlahnya dalam sebulan? Dalam setahun? Silakan hitung sendiri. Kemana perginya botol-botol plastik tersebut? Seperti diketahui, botol plastik hanya bisa digunakan sekali saja, dan sampah plastik tidak akan habis terurai dalam waktu ratusan tahun. Apabila dibakar, maka plastik akan menghasilkan gas dioksin yang beracun. Dengan tidak menggunakan air kemasan dalam plastik, maka secara tidak anda sadari, anda sudah turut menyelamatkan lingkungan. Di AS, pada tahun 2004 saja tercatat penggunaan air kemasan dalam botol sebanyak 26 milyar liter, menghasilkan 28 milyar botol per tahun, dimana 86%-nya menjadi sampah plastik. Botol plastik yang baru kita buang itu telah menempuh perjalanan panjang sebelum sampai di tangan kita. Untuk menghasilkan botol sebanyak itu diperlukan 17 juta barel minyak yang bisa digunakan untuk bahan bakar 100 ribu mobil tiap tahunnya. Selain itu, industri pembuat botol plastik membuang 2,5 juta ton gas karbon dioksida ke udara, yang menumbulkan polusi udara. Ini bisa dilihat dari situs berikut ini: Bagaimana kalau menggunakan air kemasan dalam botol gelas? Silakan saja, tapi tetap anda harus mengeluarkan uang ekstra untuk air dan botolnya, yang harganya jauh lebih mahal dari harga air yang ada di rumah. Bagaimana kalau air di rumah tidak layak minum?
Banyak cara untuk mendapatkan air yang layak minum di rumah kita dengan menggunakan pengolahan sederhana seperti merebus air atau dengan melakukan penyaringan terlebih dahulu. Kenapa air minum dari rumah lebih baik, ‘kan menggunakan botol plastik juga? Botol plastik yang biasa kita gunakan dirumah berbeda dari botol plastik air kemasan, karena botolnya bisa digunakan berulang-ulang. Jadi, apakah anda sudah mulai berfikir untuk tidak membeli air kemasan dan akan membawa sendiri air minum dari rumah apabila pergi ke kantor? Saya sendiri sudah memulainya, dan ternyata air yang dibawa dari rumah terasa lebih enak dan segar. Ah, mungkin perasaan saya saja, atau karena air di rumah saya olah lagi sehingga terasa lebih segar. Yang jelas, saya tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air kemasan. Dan yang lebih penting, saya ikut menyelamatkan lingkungan akibat penggunaan plastik yang berlebihan. (Risyana Sukarma) MEDIA SOSIALDOKUMEN |
EVENT [to be updated regularly]
Untuk informasi lebih lanjut, klik tautan berikut: www.amsterdamiww.com/water-solutions-3/
Zoom connection details:
https://worldbankgroup.zoom.us/j/96299806244?pwd=RjNoM21naEM1ME9DNzdYQW4wQnB0dz09 Meeting ID: 962 9980 6244 Passcode: wDE66q9Gd^ BUKU
MITRA POTENSIAL [to be updated regularly]
Forum Komunikasi Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia (FORKAMI).
UNICEF
Mercy Corps Indonesia
Yayasan Dian Desa
BaliFokus
Canadian Woman's Association - Jakarta
Realitas
Simavi
Business Innovation Center (BIC)
BORDA
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
USAID-IUWASH PLUS
Center for Water Governance
water.org
PERPAMSI
Filantropi Indonesia
AKATIGA Foundation (akatiga.org)
KOLOM JENDELA INSPIRASI
Kumpulan cuplikan inspiratif...
"Infrastruktur jalan, listrik dan air adalah insentif yang harus diberikan pemerintah untuk mendorong investasi" (25:42). "PDAM harus bertanggung jawab, carilah sumber air bersih kalau perlu utang ke Mars atau ke bulan." (38:48). (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, CokroTV, 5 Desember 2019). www.youtube.com/watch?v=y5rdqjvBj9U
| ||||||||
